Komisi VI Akan Serap Aspirasi ke Sulut

13-03-2015 / KOMISI VI

Masa reses yang akan berakhir pada 23 Maret ini, dimanfaatkan Komisi VI DPR RI untuk menjalankan fungsinya dengan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara. Direncanakan, kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana ini akan berlangsung dari 16-20 Maret 2015.

Ketika dihubungi oleh Parlementaria via telepon, Azam membenarkan rencana kunker ini. Ia mengaku, kunker ini untuk mendapatkan informasi langsung dari Pemprov Sulut dan Pemda, khususnya mitra kerja Komisi VI DPR.

“Kami akan melihat, apakah anggaran yang sudah diberikan kepada Pemprov dan Pemda bermanfaat atau tidak. Apakah bisa berjalan semua. Dan apa yang perlu diperbaiki di kemudian hari. Sehingga kita harapkan Gubernur dapat memanggil Bupati dan Walikota, serta para Satuan Kerja Perangkat Daerah,” jelas Azam.

Politisi Demokrat ini mengungkapkan, hasil temuan maupun informasi yang didapatkan selama kunker di Provinsi Sulut, akan menjadi bahan rapat kerja dengan para menteri.Yang tidak kalah penting, tambahnya, tujuan kunker ini juga untuk menyerap aspirasi dari BUMN yang ada di Sulawesi Utara.

‘Kita ingin tahu, apa yang telah mereka berikan untuk Provinsi Sulut.Operasional mereka di daerah seperti apa, apakah ada peningkatan, atau malah terjadi penurunan. Apa kendalanya, bisa kita sikapi, dan kita bicarakan dengan eksekutif di Jakarta,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Politisi asal Dapil Jawa Timur III ini, kunker ini juga ingin melihat implementasi pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN.

“Beberapa waktu yang lalu, kami baru saja memberikan dana PMN, diantaranya kepada DOK Perkapalan PT IKI diBitung dan PT Perikanan Nusantara, agar PMN yang diberikan ini betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Kami akan memberi pesan, bahwa PMN bukan untuk membayar hutang, tetapi untuk meningkatkan pendapatan perseroan,” tukasnya.

Direncanakana, pada hari Senin (16/03/15), Komisi VI akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, DPRD, Kepala BKPMD, Kepala KADIN Daerah, Bupati/Wali Kota se Prov. Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Dilanjutkan dengan peninjauan Lapangan ke IKM/UMKM Binaan BUMN, dan kemudian pertemuan dengan Jajaran Direksi Perum Bulog, PT. Pertani (Persero), PT. Sang Hyang Seri (Persero), PTPN XIV (Persero), dan PT. Pupuk Kaltim (Persero).

Pada hari berikutnya, Selasa (17/03/15), Tim Kunker akan melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia dan BUMN Perbankan (Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI), BPD. Sulut, Pertemuan dengan Jajaran Direksi PT. Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT. PMN (Persero).

Dilanjutkan pertemuan dengan Jajaran Direksi PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Widjaya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero). Pada malam harinya, pertemuan dengan PT. Pelindo IV (Persero), PT. Pelni (Persero), Angkasa Pura I (Persero), PT. Garuda Indonesia Airlines (Persero), PT. ASDP (Persero).

Pada hari Rabu (18/03/15), Tim Kunker Komisi VI akan menuju Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, untuk meninjaukondisi lapangan, serta meninjauDOK Perkapalan PT. IKI di Bitung. Peninjauan diakhiri diPengolahan Ikan di Bitung bersama jajaran Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero).(sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...